Perubahan pola bermazhab Qauli ke Manhaji

PERUBAHAN POLA BERMADZHAB QAULI KE MANHAJI

Oleh : Abu Hasan Suyuthi, Abdurrohim,

 Mu’ammar Qadafi, Fathurrozi, Muhammad Wildan A.

Dosen pembimbing : Drs. Moh. Nafi’

A.    Pendahuluan

Islam sebagai agama yang memberikan rahmat  atas seluruh alam,  ungkapan ini walaupun sebagai penegasan atas identitas Islam sebagai agama yang universal, akan tetapi menjadi beban tersendiri kerena ke-universal-annya, Islam (Baca; umat Islam) harus mampu menanggapai pelbagai problematika yang dihadapi masyarakat.

Rumusan Maqashidu al-Syari’ah al-Khamsah, merupakan bukti bahwa Islam tidak hanya mengkhususkan peranannya hanya pada aspek ritual penyembahan kepada Allah, dengan artian pada perintah dan larangan atau hukum halal haram saja, tanpa memperhatikan aspek manfaat dan madhorotnya.

Sementara itu dalam fiqih, hampir tidak kita temukan hukum permanen, kecuali jika dari hasil penggalian dalil-dalil yang qothi’y yang terbilang sangat sedikit. Sedangkan disisi lain, pelbagai permasalahan tidak bisa dibendung yang membutuhkan legalisasi hukum (tidak mauquf) terhitung sangtlah banyak, Sehingga dibutuhkan semangat telaah kembali literatur dan metodologinya (Manhaj).

Penulis mengetengahkan makalah singkat ini, tentang perubahan pola bermadzhab, dari qouli ke manhaji. Untuk selanjutnya dijadikan bahan diskusi sebagai usaha pengayaan khazanah keilmuan tanpa menutup koreksi yang membangun.

B.     Pembahasan

1.      Perubahan Qauli ke Manhaji

Sakralisasi  Fiqih, merupakan pemahaman yang perlu dikoreksi kembali. Hal ini disebabkan, permasalah-permasalah masyarakat yang semakin kompleks selalu beragam  dan berkembang dan tidak tercover dalam  Literatur-literatur fiqih yang ada . Sehingga diperlukan  tellah ulang guna mencarikan solusi hukum yang tepat. Ini berarti  diperlukan seperangkat metode yang menjadi rumusan dalam pengambilan hukum tersebut. Sehingga ketika terdapat sebuah masalah  kekinian (al-Waqai’ al-Hadhiroh), maka cara pengambilan hukumnya tetap melihat pada aleteratur para ulama yang sudah dikodifikasikan dalam sebuah kitab, sebagai perbandingan.   Terjadinya mauquf (tidak memiliki legalitas hukum),  disebabkan stagnasi semangat telaah ulang literature yang sementara masih dianggap sakral.

Semangat telaah ulang pendapat, sebanranya sudah dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman. Sebagai contoh konkritnya, hasil ijtihad imam syafi’ie dengan qoul qodim dan jadidnya sangat jelas perbedaannya.

Secara bahasa, kata madzhab bersala dari bahasa Arab Dzahaba-Yadzhabu yang berarti pergi, berpendapat, kemudian dengan penambahan mim, yang berarti kepercayaan, Doktrin, ajaran, pendapat, teori[1] atau jalan pikiran, metode atau alira[2].. Sedangkan qauli, berasal dari kata qaala-yaquulu yang berarti berkata, dengan bentuk mashdar dengan penambahan ya’ nisbah, yang berarti “bersifat perkataan”.  Sedangkan manhaji, menjadi akar dari kata manhaj, yang berarti metode atau cara[3], dengan ditambahi ya’ nisbat, sehingga bermakna “yang bersifat metodologi”.

2.      Madzhab Qouli

Dalam  buku Solusi Hukum Islam, Hasil Kepututsan Mu’tamar, munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004), tentang sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdhatu Ulama, disebutkan “Yang dimaksud dengan bermadzhab secara qouli adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup madzhab tertentu”[4]. Artinya semua permasalahan kekinian dicarikan jawabannya dari al-Kutub al-Mu’tabarah.   

Tidak jauh dengan difinisi tersebut, pendekatan qauli dalam prosesdur pengambilan hukum versi MUI, dijelaskan,

“adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para Imam  Mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah)”[5].

Adapun prosedur penjawaban masalah-masalah disusun dengan urutan sebagai berikut Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan hanya terdapat satu qaul/ wajah saja, maka dipakailah qaul/ wajah  sebagaimana dierangkan dalam ibarat mereka. Namun ketika terdapat dua jawaban maka dilakukan taqrir jama’i,  guna memilih satu pendapat. Sedangkan dalam kasus, tidak didapati  sama sekali qaul, maka dilakukan prosedur ilhaqu al-Masail Bi Nadzairiha, secara jama’i oleh para ahlinya. Sedangkan ketika sebuah kasus tersebut, tidak mungkin dilakukan Ilhaq, maka dilakukan Istinbath Jama’i,  dengan prosedur bermadzhab secara Manhaji oleh para ahlinya[6].

Tidak jauh berbeda, dalam prosedur fatwa MUI yang menggunakan qauly, “Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih tersebut, dan hanya terdapat satu pendapat (qaul/ wajah) saja, kecuali jika pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (ta’assur atau ta’adzdzur al-‘amal atau shu’ubah al-‘amal) , atau karena alasan hukumnya (‘illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (i’adatun nazhar)”.

3.      Madzhab Manhaji

Sedangkan bermadzhab Manhaji adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab[7]. Artinya dalam kegiatan pengambilan hukum (Ijtihad) sebuah permasalahan, digunakan metode yang dilakukan oleh para ulama ulama terdahulu.

Dalam prosedur fatwa MUI disebutkan “Pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-Qowaid al-Ushuliyah) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam- mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama’i), dengan menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (al-Jam’u wat taufiq), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (tarjih), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (Ilhaqi) dan Istinbathi”[8].

Kegiatan Istinbath al-Ahkam ternyata dikalangan NU dewasa ini bukan dimaknai pengambilan hukum secara langsung dari sumber aslinya. Akan tetapi lebih kepada mentathbiq (mengaplikasikan) secara dinamis nash-nash fuqaha.  Sedangkan Istinbathul al-Ahkam langsung dari sumbernya yang primer yang cendrung dipahami dengan  kerja Ijtihad Muthlaq, masih sulit untuk dilakukan karena keterbatasan-keterbatasn yang disadari, terutama dibidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid[9].

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan hukum  merupakan kerja usaha ijtihady, yang  medan operasionalnya berupa dalil-dalil yang dzanny[10].

4.      Teknik Ijtihad kontemporer

Kualifikasi sebagai mujtahid merupakan syarat muthlaq sebagai penggali hukum, dan setelah kualifikasi tersebut dipenuhi, maka seorang mujtahid menggunakan kualifikasi tersebut untuk merespon persoalan aktual yang sedang membutuhkan solusi agama.  Dengan beberapa langkah berikut :

a.       Menghimpun berbagai disiplin Ilmu yang berkaitan dengan objek permasalahan, antara lain harus mengetahui Ilmu Gramatika Arab, Ayat-ayat al-Quran, hadits-hadits Nabi, pendapatpendapat Ilmu, serta metode-metode Illat.

b.      Tanpa terikat fanatisme madzhab tertentu.

c.       Analisa permsalahan dengan langkah-langkah berikut ;

1)       Meneliti Nash-nash al-Quran. Ketika menemukan ayat-ayat yang menjelaskan objek permasalahan, secara nash atau dzahir, maka itu yang menjadi pegangan hukum. Ketika tidak ada, maka

2)        Meneliti sunnah Rasulallah. Bila ada penejlasannya, maka itulah yang dijadikan pijakan hukum.

3)      Meneliti hasil-hasil ijma’ yang shahih dari para mujtahid terdahulu.

4)       Usaha Qiyas, dengan menggali illah hukumnya. Kemudian illah tersebut diterapkan sesuai dengan Ijtihadnya, sesuai dengan Masaliku al-‘Illah-nya[11]

Salah satu cara yang efektif untuk melakukan Ijtihad di era sekarang dikarenakan sulit ditemui seseorang yang mengumpulkan segudang persyaratan sebagai mujtahid, adalah Itjihad Jama’i[12]

5.      Contoh Manhaji

Masalah zakat tanah sewaan, apakah yang wajib membayar zakat si penyewa atau si pemilik tanah?. Dalam hal ini DR. Yusuf Qardawi menegaskan, bahwa hendaknya penyewa mengeluarkan zakat tanaman atau buah yang dihasilkan dari tanah sewaan tadi jika memang telah sampai nishab, dengan mengurangi harga sewa tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah, karena harga sewa tanah tersebut dianggap hutang yang menjadi  beban penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakat hasil bersih dari tanaman tersebut. Adapun pemilik tanah yang meyewakan, juga harus mengeluarkan zakat dari pembayaran sawah tanah yang diterimanya jika sampai 1 nishab. Dengan demikian, sipemilik tanah dan yang menyewa tanah memiliki sama-sama mengeluarkan zakat, tanpa ada yang diuntungkan atu dirugikan.

Pendapat Yusuf Qordowi ini tidak pernah diutarakan oleh para imam Mujtahid terdahulu. Dalam kasusu ini, mayoritas justru berpendapat bahwa zakat tanaman dari tanah sewaan, dibebankan atas orang yang menyewa. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, zakat tersebut dibebankan atas pemilik tanah[13].

C.    Kesimpulan

Ushul Fiqih sebagai dasar-dasar metode dalam Istinbathu al-Ahkam, sudah lama dicetuskan oleh para ulama, mulai dari golongan Ulama salaf yang terbagi menjadi dua Syafi’iyah (yang kemudian dikenal dengan jumhur), dan Hanfiyah, yang pada akhirnya muncul golongan mutaakhirin dengan kolaborasi kedua metode tersebut (deduktif; Syafi’iyah, Induktif; Hanafiyah).  Perangat metode itu digunakan mereka guna menjawab masalah-masalah yang semakin kompleks, dan tak terbendung. Qoul Qadim dan Qoul Jadid menjadi salah satu bukti keniscayaan sebuah hasil Ijtihad  yang berbeda, yang tidak terlepas dengan perbedaan sosio-kultural dan masalah yang dihadapi.

Sehingga dibutuhkan usaha penyadaran diri akan pentingnya telaah ulang metode qouly yang sampai saat ini masih digunakan, yang berdampak makin banyaknya masalah-masalah yang mauquf. Dengan tetap memperhatikan hasil ijtihad sebagai perbandingan, sudah saatnya metode manhaji dalam menelorkan sebuah hukum digalakkan.

D.    Daftar Pustaka

Almunawwir. A.W. ”Kamus Al-munawwir”, Arab-Indonesia terlengkap. 1997. Surabaya; Pustaka Progressif.

Asmani, Jamal ma’mur “Fiqih Sosial, antara Konsep dan Implementasi”. 2007, Surabaya; Khalista.

Azzuhaily. Wahbah.  “Ushlu al-Fiqhi al-Islamy”, 1986. Daru al-Fikr; Damaskus.

Ghazali . Imam . (Editor). Solusi Hukum Islam, hasil Kepututsan Mu’tamar, munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004). 2006. Cet. III. Diantama; Surabaya.

Mahfudh, Sahal. “Nuansa Fiqih Sosial” Cet. IV. 2004. Yogyakarta; LkiS Printing Cemerlang.

Saiban. Kasuwi “Metode Ijtihad Ibnu Rusyd”.  2005. Malang; Kutub Manar.

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105:bagaimana-metode-penetapan-fatwa-di-mui&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66. 11:06

---

[1] A.W. Almunawwir”kamus almunawwir, Arab-Indonesia terlengkap. 1997. Surabaya; Pustaka Progressif. Hlm. 453.

[2] Dr. Kasuwi Saiban. Metode itihad Ibnu Rusyd.  2005. Malang; Kutub Manar. Hlm. 187

[3] A.W. Almunawwir”kamus almunawwir, Arab-Indonesia terlengkap. Op. Cit. Hlm. 1468.

[4] Imam Ghazali (Editor). Solusi Hukum Islam, hasil Kepututsan Mu’tamar, munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004). 2006. Diantama; Surabaya. Cet. II. Hlm. 627

[5] http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105:bagaimana-metode-penetapan-fatwa-di-mui&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66. 11:06

[6] Imam Ghazali (Editor). Op. Cit.. 268

[7] Ibid. Hlm. 267

[8] http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105:bagaimana-metode-penetapan-fatwa-di-mui&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66. 11:06

[9] KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial Cet. IV. 2004. Yogyakarta; LkiS Printing Cemerlang. Hlm.24-25

[10] DR. Wahbah Azzuhaily, Ushlu al-Fiqhi al-Islamy, 1987. Daru al-Fikr; Damaskus. Juz. 2. Hlm. 1052

[11] Jamal ma’mur Asmani, Fiqih Sosial, antara Konsep dan implementasi. 2007, Surabaya; Khalista. Hlm. 261.

[12] Jamal ma’mur Asmani, Ibid.. Hlm. 268

[13] Dr. Kasuwi Saiban. Op. Cit.. Hlm. 127